Fajar Rahmanto
Membangun Responsivitas Terhadap Bencana Melalui Media Sosial
Iptek | 2025-03-08 09:10:58
Perkembangan media sosial telah memberikan dampak perubahan terhadap terjadinya pola interaksi dan komunikasi pada masyarakat dalam mencari berbagai macam kebutuhan informasi. Memasuki era disrupsi dimana berbagai macam aktivitas kehidupan masyarakat mulai mengandalkan kecanggihan dari teknologi digital. Hal tersebut mendorong media social berada pada posisi yang sangat penting utamanya dalam hal penyebarluasan berbagai macam informasi. Kecepatan masyarakat dalam melakukan mobilisasi dan memanfaatkan segala sumber daya selama dan pasca terjadinya bencana sangat dipengaruhi oleh kompetensi dalam beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan era yang semakin cepat. Kekuatan dari jaringan sosial yang dibangun menggunakan media social untuk secara cepat merespon bencana yang terjadi setiap waktu menjadi salah satu faktor kunci dalam menekan potensi resiko bencana.
Membangun ketahanan masyarakat adalah merupakan langkah untuk mengembangkan kapasitas sehingga memungkinkan masyarakat untuk cepat beradaptasi. Upaya dalam pembangunan ketahanan masyarakat yang dikorelasikan dengan pembangunan ketahanan bencana dapat dijadikan sebagai suatu landasan strategi pemerintah untuk meningkatkan responsivitas masyarakat dan kesiapan menghadapi bencana. Peningkatan yang dilaksanakan secara bertahap dalam ketahanan bencana secara siginifikan akan mampu mendorong masyarakat untuk mempersiapkan, merespon serta memulihkan diri dari bencana. Kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan lembaga penanganan bencana dalam penggunaan media social sebagai sarana untuk berbagi informasi perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pemanfaatannya bisa tepat guna, tepat sasaran dan optimal (Barata et al., 2018).
Penggunaan media sosial sebagai sarana dalam membangun narasi publik oleh pemerintah merupakan upaya komunikasi informasi dan edukasi (KIE) mengenai kebencanaan. Respon dari masyarakat pengguna media sosial atas segala bentuk informasi kebencanaan dari pemerintah setidaknya dapat memberikan gambaran akan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi untuk membantu pemerintah menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan sebagai bagian dari upaya preventif penanggulangan bencana. Media sosial bermanfaat sebagai alat pendorong gerakan sosial dari masyarakat dalam partisipasinya terhadap penanggulangan bencana sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan cara lembaga dan society untuk melakukan perencanaan serta merespon terjadinya bencana (Mahaswari, 2012; Yuliana, 2019).
Peran media sosial sebagai salah satu alat untuk membangun narasi pemerintah di tengah situasi krisis bencana melalui berbagai kebijakan penanganan bencana memiliki tujuan untuk mengendalikan situasi publik yang tidak stabil akibat timbulnya bencana. Dalam tahapan penanganan bencana, narasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai bagian untuk membangun citra positif terhadap publik bahwa negara siap dan mampu menangani krisis dari suatu bencana yang terjadi. Respon terhadap situasi krisis kebencanaan dari masyarakat melalui penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi dapat meminimalkan potensi kekurangan data pada waktu berlangsungnya tanggap darurat bencana sehingga pemanfaatan informasi bisa semakin optimal (Yulfa et al., 2019).
Dampak yang luas dari timbulnya bencana dapat memberikan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Respon dari pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk menghadapi situasi krisis akibat bencana harus dilakukan dengan komunikasi secara cermat dan tepat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tenang, dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, media sosial dibutuhkan sebagai alat respon pemerintah dalam mempercepat penyebaran informasi kebencanaan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap langkah-langkah strategis pencegahan potensi resiko bencana bagi semua pihak termasuk kepada masyarakat. Keunggulan dari pengembangan media sosial menjadikan alat sosialisasi pendidikan kebencanaan yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja yang berdampak pada mobilisasi informasi mengenai kebencanaan menjadi lebih luas penyebarannya. Sehingga, di era disrupsi sudah menjadi kewajiban bagi birokrasi pemerintah untuk melakukan perubahan dengan pemanfaatan teknologi cepat dan tepat melalui peran media sosial yang menjadikan pilihan sebagai sarana untuk mengakses informasi terkait bencana (Handayani et al., 2018; Rusdan, 2019).
Referensi:
Barata, G. K., Lestari, P., & Hendariningrum, R. (2018). Model Komunikasi Untuk Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Melalui Aplikasi Plewengan. Journal Communication Spectrum, 7(2), 31–45.
Mahaswari, M. (2012). Jalin Merapi: Penggunaan Media Baru dan Gerakan Sosial Penanggulangan Bencana. Jurnal Komunikasi Indonesia, I(2), 68–76.
Yuliana, I. (2019). Adopsi Social Network Analysis (Sna) Dalam Upaya Membangun Ketangguhan Bencana Di Masyarakat. Jurnal Informatika Dan Ilmu Komputer, 2(2), 49–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33387/jiko
Yulfa, A., Aditya, T., & Sutanta, H. (2019). Spatial Data Infrastructure Enrichment using Crowdsourced Data for Emergency Response. Majalah Ilmiah Globe, 21(2), 95–104. Retrieved from http://dx.doi.org/1024895/MIG.2019.21-2.936
Handayani, V. W., Soelistiono, S., & Sylvaranto, T. (2018). Pengaruh Modul Bencana Gunung Api terhadap Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gunung Api Melalui Facebook Studi Kasus: Guru SD Pengguna FB di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Jurnal Ilmiah Admisitrasi Bisnis Dan Inovasi, 2(2), 236–263.
Rusdan. (2019). Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Terhubungkan Sebagai Pelayan Publik. Sosialita Jurnal Ilmu Administrasi, 13(1), 15–27.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
